JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA SEMARANG

Berita

Artikel Terbaru

2026-10-01
2869
SOROTJATENG.ID, SEMARANG – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah potensi konflik sosial sejak dari lingkungan masyarakat paling bawah. Menurut Natalius, konflik tidak selalu berawal dari persoalan besar. Sumber perpecahan dapat muncul dari lingkungan terdekat, mulai dari kampung, desa, keluarga, hingga hubungan antarwarga. Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan rekonsiliasi dan perdamaian yang berbasis pada pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Natalius saat peluncuran Kampung REDAM secara serentak di Jalan Kampung Sleko, kawasan Menara Syahbandar, Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, Rabu (30/9/2026). “Oleh karena itulah sumber-sumber perpecahan di kampung, di desa, di rumah, di tetangga, kita rem sekarang dengan menghadirkan Kampung Redaman, Rekonsiliasi dan Perdamaian,” ungkap Natalius. Tiga Kelurahan Semarang Jadi Pilot Project Dalam peluncuran tersebut, tiga kelurahan di Kota Semarang ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project Kampung REDAM. Ketiganya adalah Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Ngaliyan. Program ini diarahkan untuk membangun lingkungan masyarakat yang mampu menyelesaikan potensi persoalan secara damai sekaligus menjaga hubungan sosial di tengah keberagaman. Natalius menjelaskan, pendekatan berbasis HAM menjadi salah satu fondasi dalam pelaksanaan Kampung REDAM. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya didorong untuk mencegah konflik, tetapi juga membangun kesadaran mengenai penghormatan terhadap hak setiap warga. Program Kampung REDAM akan diterapkan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan implementasinya dapat berjalan secara penuh dengan landasan Peraturan Presiden. Perdamaian Dibangun dari Lingkungan Terdekat Natalius menekankan pentingnya membangun perdamaian dari lingkungan terdekat. Menurutnya, kampung dan desa merupakan ruang sosial yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, upaya mencegah konflik tidak cukup hanya dilakukan setelah persoalan muncul. Kesadaran untuk saling menghormati dan menyelesaikan perbedaan secara damai perlu dibangun sejak awal. Kehadiran Kampung REDAM diharapkan menjadi bagian dari mekanisme tersebut, sekaligus memperkuat integrasi bangsa melalui kehidupan masyarakat yang harmonis. Agustina Sambut Kampung REDAM Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut penetapan tiga kelurahan di wilayahnya sebagai proyek percontohan Kampung REDAM. Agustina menilai perdamaian merupakan modal penting bagi Kota Semarang yang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa, dengan sektor pariwisata sebagai salah satu penggeraknya. “Kami berada pada sebuah kesadaran bahwa Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang titik beratnya ada di pariwisata. Hanya satu saja modalnya yaitu damai. Kalau tidak damai ruwet semua,” kata Agustina. Ia juga menyebut Kota Semarang telah menerima Harmony Award sebagai terbaik pertama se-Indonesia untuk kategori Kinerja Pemerintah Daerah Tingkat Kota dalam mengelola kerukunan umat beragama. Agustina berharap program Kampung REDAM dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat penghormatan terhadap HAM serta rasa keadilan di tingkat kelurahan. “Mari kita kuatkan sinergi dari tingkat desa kelurahan untuk membangun pondasi perdamaian nasional yang kokoh,” pungkasnya SUMBER :  Menteri HAM Ungkap Alasan Kampung REDAM Dibentuk, Tiga Kelurahan di Semarang Jadi Pilot Project
Selengkapnya
2026-09-04
2816
Semarang, 4 September 2026 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) melaksanakan Program Magang PRIGEL Tahun 2026 di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Semarang. Kegiatan yang berlangsung sejak 25 Juni hingga 4 September 2026 ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja bidang hukum. Pelaksanaan magang di JDIH Kota Semarang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghubungkan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk proses pengumpulan, pengolahan, pengklasifikasian, pendokumentasian, serta penyebarluasan produk dan informasi hukum kepada masyarakat. JDIH Kota Semarang memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dengan menyediakan dan mengelola berbagai dokumentasi serta informasi hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat. Melalui pelaksanaan Program Magang PRIGEL di JDIH Kota Semarang, diharapkan mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman teoritis mengenai ilmu hukum, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja. Kegiatan ini sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan instansi mitra dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa serta kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan profesional di bidang hukum.
Selengkapnya
2026-02-20
4100
SEMARANG, beritajateng.tv – Satu tahun memimpin Kota Semarang, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin (Agustina-Iswar) memilih melakukan refleksi terbuka di hadapan awak media. Dalam konferensi pers di Kantor Kecamatan Semarang Timur, Jumat 20 Februari, keduanya menegaskan arah pembangunan kota kini berpusat pada lima pilar utama menuju Semarang Hebat. Lima pilar tersebut meliputi Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh. Agustina menyebut kelima pilar itu bukan sekadar slogan, melainkan kerangka kerja yang menjadi dasar pengambilan kebijakan selama satu tahun terakhir. “Lima pilar ini adalah fondasi sekaligus arah gerak kami untuk mencapai visi-misi kota. Satu tahun ini menjadi pembuktian bahwa dengan sistem yang terintegrasi. Kita bisa melampaui target pembangunan meski di tengah tantangan efisiensi nasional,” ujar Agustina. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Inpres 1/2025, Pemerintah Kota Semarang justru mencatat kinerja fiskal yang stabil. Agustina menjelaskan, pendapatan daerah dari sektor riil masyarakat menunjukkan tren positif. Pajak hiburan terealisasi 106,38 persen dan pajak restoran mencapai 104,31 persen dari target. Menurutnya, capaian itu menjadi indikator bahwa roda ekonomi di Kota Semarang tetap berputar berkat konsumsi dan aktivitas warga. “Ekonomi kita kini di gerakkan oleh tenaga rakyat sendiri. Ketika belanja dinas dipangkas, daya beli warga di sektor kuliner dan hiburan tetap kuat. Ini bukti pilar Semarang Makmur bekerja nyata di akar rumput,” katanya. Di bidang infrastruktur, pilar Semarang Tangguh menjadi sorotan. Pemerintah kota mengklaim berhasil mengurangi genangan di area seluas 230,98 hektare. Meski demikian, Agustina mengakui persoalan banjir dan tata kelola air masih menjadi tantangan besar di ibu kota Jawa Tengah itu. Sumber : https://beritajateng.tv/satu-tahun-agustina-iswar-pimpin-semarang-lima-pilar-jadi-fondasi-menuju-kota-hebat/   
Selengkapnya
2025-11-24
3511
  Bertempat di Aula Balaikota Semarang, Senin (24/11), Bagian Hukum Setda Kota Semarang menyelengarakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Rakor RANHAM)  Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Rakor bertema Penguatan Akses Keadilan sebagai Bentuk Implementasi HAM melalui Penyesuaian Perubahan Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibuka oleh Bapak Drs. Mukhamad Khadik, M.Si, selaku Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang. “Rakor  ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dalam pelaksanaan penguatan akses keadilan sebagai bentuk implementasi HAM melalui penyesuaian perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum”, ujar Drs.Mukhamad Khadik dalam sambutannya. M.Issamsudin, selaku Kabag Hukum Setda Kota Semarang, dalam materinya menegaskan bila, rakor yang diikuti oleh 100 orang peserta , 170 orang peserta online dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang, Instansi Terkait (Forkopimda/Instansi Vertikal), Kecamatan, Kelurahan se Kota Semarang dan perwakilan Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Bantuan Hukum, dan berbagai Komunitas di masyarakat ini, dapat menjadi salah satu sarana mengevaluasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 yang nantinya menghasilkan Perda baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Penyesuaian regulasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat diakses secara lebih luas, berkualitas, dan tepat sasaran”. Tegas M.Issamsudin. “Rakor ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar perlindungan HAM di Kota Semarang dapat terwujud secara nyata.” Tambah M.Issamsudin yang berharap rakor kali ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan layanan bantuan hukum dan akses keadilan bagi seluruh warga Kota Semarang. Sedangkan Mustafa Beleng, SH.,MH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang memaparkan analisis terhadap Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari perspektif HAM, menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional, termasuk ICCPR, UU No. 39/1999 tentang HAM, serta UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. “Hak ini wajib diakses oleh masyarakat miskin agar memperoleh perlindungan hukum serta kesetaraan di hadapan hukum. Dalam paparannya, Mustafa menyampaikan bahwa sejumlah ketentuan dalam Perda perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru, terutama terkait konsistensi definisi, penempatan asas dan tujuan, ruang lingkup penyelenggaraan, hingga ketentuan pidana dan kewajiban pemberi bantuan hukum.” Tegas Mustafa yang juga menyoroti beberapa pasal yang dinilai perlu direvisi dan merekomendasikan agar revisi Perda tersebut tetap mengintegrasikan nilai-nilai HAM. Mustafa juga mengignatkan perlunya mempertimbangkan perluasan penerima bantuan hukum, termasuk penyandang disabilitas dan mengikuti kaidah teknis penyusunan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pemateri ke tiga, Haerudin, SH. MH. Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah, melakukan evaluasi Program Bantuan Hukum 2025 yang ditujukan untuk memperluas akses layanan hukum gratis bagi warga miskin dan kelompok rentan. “Program ini dilaksanakan berdasarkan UU 16/2011, PP 42/2013, dan Perda Jateng No. 1/2022, bekerja sama dengan sekitar 20–25 LBH di kabupaten/kota. Setiap perkara mendapat pendanaan Rp1–2,5 juta hingga putusan tingkat pertama, mencakup layanan litigasi dan nonlitigasi.” Jelas Haerudin yang menambahkan bila program pemebrian bantuan hukum ini disinergikan dengan sejumlah OPD seperti Dinsos, DP3A, dan Dinkop UKM untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan pelaku UMKM. “Pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya dipantau melalui laporan LBH tiap tiga bulan, verifikasi penerima manfaat, dan pengawasan anggaran.” Tambah Haerudin yang juga menyoroti adanya kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang  meliputi keterbatasan LBH terakreditasi, risiko tumpang tindih pendanaan, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, menurut Haerudin, Pemprov Jateng telah meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui media digital, memperluas sasaran, dan bekerja sama dengan 8.563 Posbakum di Jawa Tengah. Program juga diselaraskan dengan KUHP baru (UU 1/2023) terkait penyesuaian pidana pada Perda. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin
Selengkapnya
2025-11-20
3498
SEMARANG [Berlianmedia]– Pemerintah Kota Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Semarang, Ir. H. Iswar Aminudin, M.T., mewakili Wali Kota Semarang, menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas dukungan Pemkot dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 177 kelurahan se-Kota Semarang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kompleks Pemprov Jateng, Rabu (19/11). Dengan hadirnya Posbankum di seluruh kelurahan, masyarakat kini memiliki akses lebih dekat untuk berkonsultasi, mencari pendampingan dan menyelesaikan persoalan hukum dasar tanpa biaya. Iswar menegaskan bahwa kehadiran Posbankum merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh warga. “Posbankum di tingkat kelurahan ini adalah bentuk kehadiran negara. Kami ingin memastikan, bahwa tidak ada warga Kota Semarang yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum hanya karena persoalan jarak atau biaya,” tegasnya. Sumber : Posbakum Kelurahan    
Selengkapnya
2025-11-18
3247
Bertempat di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang., Selasa, (18/11) Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.  berdialog dengan pengurus Posbankum, warga masyarakat, dan pelajar dalam rangkaian kegiatan kunjungan Peninjauan Posbankum Kelurahan Kramas. Dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum didampingi oleh Duta Ibu Sherly Tjoanda selaku Duta Posbankum (Gubernur Maluku Utara), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ibu Wali Kota Semarang, Kakanwil Kementrian Hukum Jawa Tengah, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah,  Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, dan para pejabat lainnya. Dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum menegaskan tentang maksud dan tujuan adanya Posbankum yang diharapkan dapat menjadi sarana membantu memecahkan masalah hukum yang ada di masyarakat. “Semua dapat memanfaatkam Posbankum untuk belajar, mencari informasi tentang hukum disamping membantu memecahkan masalah hukum.” Pinta Supratman Andi Agtas yang berharap Pemerintah Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum ikut berperan aktif dalam kegiatan Posbankum.
Selengkapnya
2025-11-04
2271
Bertempat di Aula Kecamatan Candisari, Selasa (4/11) lalu, Bagian Hukum Setda Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peraturan Perundang-Undangan bagi warga Kecamatan Candisari.                 Kegiatan yang dihadiri oleh 60 masyarakat Candisari tersebut menghadirkan tiga orang nara sumber. Nara sumber pertama, Swasti Aswagati, S.Psi., M.Sos., anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, menjelaskan peran penting Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. “Perda merupakan bentuk kemandirian daerah dalam mengatur urusannya sendiri sesuai potensi lokal, sekaligus menjawab kebutuhan hukum masyarakat,” ujarnya. Swasti juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kecamatan Candisari yang telah memfasilitasi kegiatan dan memastikan suasana dialog berjalan aktif serta kondusif. Sementara itu, Danur Rispriyanto dari DPRD Kota Semarang menyoroti urgensi memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. “Di era digital, semangat bela negara dan identitas kebangsaan harus terus dijaga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah,” tegasnya. Sedangkan Ayu Nurul Alfia, S.H., dari Bagian Hukum Setda Kota Semarang, turut menambahkan pentingnya akses bantuan hukum bagi warga miskin sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. “Setiap warga negara berhak atas keadilan, dan bantuan hukum gratis adalah jaminan agar hak itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang mampu,” tutur Ayu yang berharap kegiatan FKP dapat mendukung terwujudnya produk hukum yang aspiratif sesuai aspirasi masyarakat sekaligus semakin sadar akan pentingnya hukum serta berperan aktif masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.
Selengkapnya
2025-11-03
2740
Selama tiga hari (Sabtu-Senin, 1-3/11), perwakilan mahasiswa fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, beradu kemampuan di dalam National Moot Court Competition (NMCC) atau Kompetensi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Prof. Soedarto X Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. “Kegiatan NMCC yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum (UKM-FH) Pseudorechtspraak merupakan ajang pembuktian kemampuan akademik dan praktik hukum pidana bagi mahasiswa hukum dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.” Jelas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH UNDIP, Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., yang memberi apresiasi tinggi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kompetisi yang luar biasa. “Proses penjurian melibatkan para praktisi dan akademisi hukum ternama, termasuk Hakim, Jaksa, Advokat, dan Guru Besar Hukum Pidana. Semua aspek persidangan, mulai dari kelengkapan dan kualitas berkas, penampilan tim di ruang sidang semu, hingga penguasaan materi hukum kasus, dinilai.” Tambah Dr. Aditya berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan FH UNDIP berkomitmen untuk terus menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu hukum praktis melalui kegiatan semacam NMCC di masa mendatang. Keluar sebagai juara umum, tim dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang disusul FH Universitas Udayana Denpasar Bali dan FH Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta
Selengkapnya